Tampilkan postingan dengan label Eksekutif. Tampilkan semua postingan
Uni Eropa mendesak agar pemerintah daerah di Aceh tidak dengan mudah memberi izin pembukaan lahan hutan untuk perkebunan. Konsesi hutan harus memperhatikan aspek rencana tata ruang wilayah, dan disetujui masyarakat sekitar, serta memperhatikan kondisi lingkungan.
[Mantan GAM Bertemu Presiden] Dalam Politik Musuh jadi Kawan
 |
| Pertemuan dr. Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf dengan Presiden RI [foto by acehimage] |
Dalam politik musuh jadi kawan dan kawan jadi lawan, memang hal tersebut sudah lumrah dan sering dijumpai dalam setiap praktek politik. Namun yang perlu dilihat dan yang dapat diambil contoh hanya dari sisi positifnya dari pada sisi negatifnya.
Bagaimana tidak, seorang petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dr. Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf (Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh sekarang) yang dulunya di klaim sebagai pemberontak oleh Pemerintah Indonesia (RI) sejak tahun 1976 sampai tahun 2005, karna tujuan GAM memperjuangkan keadilan serta mendirikan negara baru atau memisahkan diri dari bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang memang dianggap melanggar Undang-Undang Dasar 1945, namun tepat 15 Agustus 2005 antara GAM dan RI damai dengan ditandatanginya Memorandum of Understanding (MoU) di Helsinki, Finlandia.
Oleh karena itu GAM mentransformasikan diri dari pergerakan persenjataan ke pergerakan politik melalui Partai Lokal (parlok), sehingga GAM mencapai puncak kekuasaan di Aceh melalui parlok tersebut ke dalam lembaga negara seperti di legislatif dan di eksekutif.
Sebagaimana di kabarkan media oline bahwa dr. Zaini Abdullah yang didampingi Wakil Gubernur Muzakkir Manaf melakukan kunjungan pertamanya untuk bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada Senin (23/7) sore.
Dalam kunjungan tersebut Presiden meminta Zaini untuk terus berusaha mencari solusi keamanan di Aceh secara damai, tanpa berperang. Presiden yakin apapun permasalahan di Aceh, dalam lima tahun mendatang dapat diselesaikan dengan baik.
Presiden juga mengungkapkan harapannya agar Gubernur dan Wakil Gubernur bekerja sepenuh tenaga untuk membangun dan menyejahterakan rakyat Aceh.
"Tugas kewajiban gubernur dan wakil gubernur memajukan Aceh pertama memajukan baik itu di tingkat kesejahteraan rakyatnya, situasi politik dan keamanannya, hukumnya, perekonomian dan sebagainya. Cek semuanya harus makin adil sejahtera," kata Presiden.
Presiden menambahkan sebagai pemimpin, gubernur harus tangguh dan kuat dalam mengemban amanat rakyat.
"Berbeda sekali dari luar menyatakan harusnya begini harusnya begitu, mengkritik atau menyalahkan, ketika di dalam (pemerintahan) mengetahui kompleksitas permasalahan harus mencari solusi, mengambil risiko dan menjalankannya," kata Presiden.
"Tugas kewajiban gubernur dan wakil gubernur memajukan Aceh pertama memajukan baik itu di tingkat kesejahteraan rakyatnya, situasi politik dan keamanannya, hukumnya, perekonomian dan sebagainya. Cek semuanya harus makin adil sejahtera," kata Presiden.
Presiden menambahkan sebagai pemimpin, gubernur harus tangguh dan kuat dalam mengemban amanat rakyat.
"Berbeda sekali dari luar menyatakan harusnya begini harusnya begitu, mengkritik atau menyalahkan, ketika di dalam (pemerintahan) mengetahui kompleksitas permasalahan harus mencari solusi, mengambil risiko dan menjalankannya," kata Presiden.
Dalam pertemuan sekitar satu jam tersebut Zaini Abdullah melaporkan proses jalannya Pemilukada di Aceh beberapa waktu lalu. Ia mengakui sempat terjadi berbagai insiden selama pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, namun dapat diselesaikan dengan baik.
Dalam pertemuan itu Presiden didampingi beberapa menteri diantaranya Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam.
Itulah ringkasan singkat hasil pertemuan mantan petinggi GAM dengan Presiden Republik Indonesia yang di publikasikan media online.
Editor: Safrizal
Sumber: Analisa dari pemberitaan antaranews dan metrotvnews
Kapan Janji Kampanye Zikir di Wujudkan ?
 |
| Dr. Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf (Zikir) |
Gubernur Aceh terpilih pada 09 April 2012 lalu, Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf (Zikir) belum mewacanakan kapan janji-janji masa kampanyenya di implementasaikan. Namun sebelumnya, ketika kampaye di gelar bahwa Zikir akan menindaklanjuti janji-jaji kempanyenya setelah di lantik.
Sebagaimana kita ketahui tim kampaye zikir memaparkan 21 janji-janjinya di berbagai wilayah di Aceh dalam setiap kegiatan kempanye. Namun janji-janji tersebut merupakan utang yang harus di lunasi kepada yang dijanjikan (rakyat Ace).
Kita masyarakat Aceh tetap akan menunggu sampai janji-janji itu di implementasikan dengan semestinya kepada kita (rakyat Aceh), karna sudah cukup kita di angung-agungkan dengan janji-janis manis pada kempaye sebelumnya, tapi belum dapat diwujukan.
Kita mengharapkan kepada Zikir agar memperhatikan kesejahteraan rakyat tak terkecuali pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di masa konflik Aceh agar dapat terselesaikan dengan jelas dan mengungkapkan pelaku-pelaku pelanggaran HAM tersebut melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh.
Dengan begitu masyarakat Aceh akan mengetahui dan dapat menuntut balik pelaku-pelaku pelanggaran HAM itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun sayangnya sampai saat ini Qanun yang mengatur tentang KKR belum disahkan DPRA, sehigga kasus HAM yang terjadi di Aceh belum dapat ditindaklanjuti.
Selain itu yang menjadi perhatian publik, mampukan zikir memenuhi janji itu, seperti Pendidikan gratis dari SD sampai dengan Perguruan Tinggi, belum lagi janji tentang pemberian dana Rp. 1.000.000 per Kartu Keluarga (KK) per bulan dari hasil dana minyak dan gas (migas) serta Naik haji gratis bagi Anak Aceh yang sudah akil baliq.
Kita harapkan zikir mampu mewujudkan janji-janji itu sebelum masa jabatanya berakhir dan kami Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (HIMIPOL) Universitas Malikussaleh akan tetap mengawal langkah dan bejikan zikir untuk rakyat Aceh, terlebih janji-janji kempanyenya.
Salam HIMIPOL Unimal
Ttd
Safrizal
Editor: Safrizal
Pemerintah Aceh Harus Selektif Soal Konsesi Hutan
Uni Eropa mendesak agar pemerintah daerah di Aceh tidak dengan mudah memberi izin pembukaan lahan hutan untuk perkebunan. Konsesi hutan harus memperhatikan aspek rencana tata ruang wilayah, dan disetujui masyarakat sekitar, serta memperhatikan kondisi lingkungan.Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan Uni Eropa untuk Aceh, Giovanni Serritella, Rabu (23/5/2012) di Banda Aceh. Pernyataan tersebut menanggapi persoalan kerusakan hutan di Aceh yang sebagian terkait dengan masih banyaknya konsesi hutan untuk perusahaan-perusahaan perkebunan.
Giovanni mengatakan, persoalan konsesi hutan menjadi kewenangan pemerintah lokal. Karena itu, dia meminta agar pemerintah lokal di Aceh memprioritaskan kelestarian hutan dalam kebijakannya. Upaya penting yang perlu dilakukan adalah secara selektif memberi konsesi kehutanan.
"Saya tak hendak mengatakan hentikan konsesi. Tapi, yang hendak kami sampaikan adalah konsesi hendaknya diberikan dengan cara yang cerdas. Aspek rencana tata ruang wilayah diperhatikan, ada persetujuan masyarakat, dan kondisi lingkungan diperhatikan," tuturnya.
Mulai tahun 2012, menurut Giovanni, Uni Eropa akan lebih memusatkan perhatian kepada sektor kehutanan dan perubahan iklim di Aceh. Program ini satu paket dengan program untuk sektor yang sama, yang akan dilaksanakan di Papua.
Aceh dan Papua adalah dua wilayah yang mempunyai hutan tropis yang masih tersisa di Indonesia. "Kalimantan sudah sangat buruk kondisinya. Ini sangat perlu untuk dijaga dan Uni Eropa berharap ini dapat diselesaikan bersama nantinya," kata Giovanni.
Sumber: kompas.com
Pemerintah Aceh Perlu Bangun Kerjasama Serius dengan Malaysia
Kongres X Tanoh Rincong Student Association (TARSA) Malaysia
 |
| Acara Mahasiswa Aceh di International Islamic University Malaysia |
Pemerintah Aceh dibawah kepemimpinan Dr.Zaini Abdullah dan Muzakkir Manaf merupakan harapan baru rakyat Aceh dan perlu membangun komunikasi dan kerjasama yang lebih intensif dan positif dengan pemerintah Malaysia. Khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Demikian salah satu rekomendasi “Konggres Tanoh Rincong Student Association (TARSA) Malaysia” pada baru-baru ini di Auditorium kampus International Islamic University Malaysia (IIUM).
Malaysia memiliki tokoh pembangunan seperti Dr. Mahathir Muhammad dan Tan Sri Sanusi Junid yang telah sukses membawa Malaysia sebagai Negara Muslim kearah yang lebih maju dan disegani di Asia Tenggara. Dengan pengalamannya tersebut ia punya hubungan kuat dengan Negara-negara Islam di Timur Tengah dan Asia Tenggara yang patut dipelajari dan dekati untuk menarik minat dana-dana investasi dari Negara Islam di Timur Tengah.
Pemerintah Malaysia sekarang dalam amatan kami masih sangat kuat dipengaruhi oleh peran Dr. Mahathir dan Tansri Sanusi Junid yang merupakan putra Asli Aceh.
Konggres X kemarin dibuka secara resmi oleh penasehat TARSA Dr. Hafas Furqani dan turut mengundang mahasiswa Aceh di Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM) Bangi, Universitas Malaya (UM) Petaling Jaya, Universitas Pendidikan Sultan Idris (UPSI) Tanjung Malim,Perak dan sejumlah tokoh Aceh di Malaysia.
TARSA yang berdiri pada tahun 1991 dari Usrah (pengajian) mahasiwa Aceh di Malaysia merupakan organisasi mahasiwa Aceh tertua di Malaysia.
Kongres X TARSA berlangsung alot selain meminta pertanggung pengurus periode 2011/2012 di bawah pimpinan Tgk. Mulyadi bin Zainal Abidin (mahasiswa S2 bidang ilmu Hadis IIUM) juga membahas AD/ART, rekomendasi internal dan eksternal serta berhasil memilih Muammar Khadafi (Mahasiswa S2 bidang Education/Teaching Arabic to non-speakers Arabic) dengan mengalahkan Zulhilmi al-Khadef (Mahasiswa Ilmu ushul fiqh IIUM).
Dalam rekomendasi internal TARSA 2012-2013 akan mewujudkan warga TARSA yang berwawasan luas dan mempunyai karakteristik Ke-Acehan melalui kajian dan pengajian rutin. Meningkatkan konsolidasi internal secara kekeluargaan dan mengembangkan TARSA ke kampus-kampus lain di Malaysia yang ada mahasiwa Aceh.
Poin terakhir dari rekomendasi kongres TARSA adalah mendesak pemerintah Aceh agar tetap memperioritaskan pendidikan sebagai peningkatan mutu SDM Aceh untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswa Aceh yang sedang melanjutkan pendidikan di Malaysia dalam berbagai disiplin Ilmu tidak hanya dibidang Agama.
“Kami melihat pengiriman mahasiswa Aceh untuk belajar ekonomi, psikologi, pendidikan ke Amerika, Taiwan, Australia kurang efektif dan tidak membumi. Perlu dipikirkan pengembangan ekonomi, pendidikan, psikologi yang berbasis Islam di Aceh dengan mengirim lebih banyak putra Aceh ke Kampus International Islamic University Malaysia (IIUM),” Pengurus Tanoh Rincong Student Association (TARSA), Muammar Khadafi (Presiden), dan Muhammad Dayyan (Koordinator SC Kongres TARSA X).
Sumber: www.hidayatullah.com
