Partai Demokrat Kabupaten Biak Numfor, Papua mengintensifkan konsolidasi kepengurusan menghadapi pemilihan Gubernur (Pilgub) Papua 2012 serta pendaftaran peserta Pemilu 2014.

Ketua DPC Partai Demokrat Biak Sefnath Rumbewas di Biak,  menyatakan, kepengurusan 19 distrik Partai Demokrat se-Kabupaten Biak Numfor telah lengkap serta bersiap mengikuti tahapan Pilgub Papua dan Pemilu 2014.

"Meski Partai Demokrat telah lolos sebagai peserta Pemilu 2014 karena pemenang Pemilu 2009, tetapi semua jajaran pengurus dan kader di berbagai jenjang tingkatan harus menyiapkan diri dengan baik," katanya.

Ia mengakui, meski saat ini tahapan Pilgub Papua dan Pemilu 2014 sedang berjalan tetapi semua pengurus Partai Demokrat sesuai tingkatan diharapkan tetap melakukan konsolidasi kepengurusan secara berjenjang dan berkelanjutan.

Menyinggung citra Partai Demokrat kian menurun, menurut Sefnath, sebagai kader Partai Demokrat dirinya tetap optimistis sebagai partai pemenang Pemilu 2009 Demokrat masih mendapat simpati masyarakat.
  
"Figur pendiri Partai Demokrat yang kini menjadi Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono masih dipercayai memegang mandat rakyat hingga 2014," katanya.
 
Berdasarkan hasil Pemilu 2009 Partai Demokrat Biak mendapat tiga kursi DPRD Kabupaten Biak Numfor yakni Sefnath Rumbewas (dapil1) Edison Dimara (Dapil III), Benyamin Baran S.Th (Dapil IV).

Massa pendukung enam kandidat bupati/wakil bupati Aceh Tenggara yang menamakan diri Front Rakyat Bersatu (FRB) melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kutacane, Selasa (10/7/2012).

Mereka mempertanyakan perkembangan kasus sekaligus menuntut pihak kejaksaan mengusut tuntas kasus dugaan money politics (politik uang) yang dilakukan oleh salah satu kandidat yang bertarung pada Pilkada 2 Juli 2012 lalu.

Aksi demonstrasi massa enam kandidat (kecuali kandidat nomor urut 2) ini, dimulai dari pelataran parkir Stadion Haji Syahadat Kutacane, Kecamatan Babussalam. Setelah berkumpul dan berorasi sejenak, demonstran bergerak ke Kantor Kejari Kutacane dengan berjalan kaki sambil berorasi dengan mempergunakan megaphone (alat pengeras suara).

Kedatangan para demonstrans di Kantor Kejari Kutacane diterima oleh Kasi Pidum Kejari Kutacane, Edi Samrah Limbong. Koordinator aksi, Kasri Selian, dalam orasinya meminta kepada aparat Kejaksaan Negeri Kutacane agar segera menuntaskan kasus dugaan pelanggaran pilkada, agar semua kasus pelanggaran itu bisa secepatnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Kutacane.

Selain itu, mereka juga meminta agar penyelenggara pilkada menghentikan seluruh tahapan pilkada, termasuk rekapitulasi suara di tingkat kecamatan, hingga ada keputusan pengadilan dan selesainya pengusutan semua kasus pelanggaran yang terjadi. Massa membubarkan diri pada pukul 14.00 WIB dengan tertib di bawah pengawalan aparat Polres Agara.

Berdasarkan catatan Serambi (Tribun Network), Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) Aceh Tenggara, setidaknya menerima 41 laporan dugaan pelanggaran terkait pilkada. Laporan-laporan dengan tuduhan dilakukan oleh salah satu dari tujuh pasangan kandidat bupati/wakil bupati Agara, mulai masuk ke Panwas sejak hari pemungutan suara, 2 Juli lalu.

Ketua Panwas Agara, Junianto Siahaan SE, Senin (9/7/2012) mengatakan, dari 41 kasus tersebut, kata Junianto, sebanyak enam kasus diantaranya telah selesai diselidiki oleh Panwas dan telah dilimpahkan ke Polres Agara. Namun, hanya satu yang diterima pihak Penyidik Polres Agara, sedangkan lima lainnya ditolak dengan alasan berkas tidak lengkap.

Kondisi politik di Aceh diperkirakan baru akan mencapai kestabilan setelah tahun 2017 mendatang atau setidaknya saat pemilihan umum kepala daerah yang ketiga di provinsi ini. Saat ini kondisi politik di Aceh masih belum lepas dari situasi setelah konflik sehingga kondisi yang ada masih labil.

Demikian disampaikan dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Saifuddin Bantasyam, dalam acara evaluasi Pilkada Aceh 2012 yang digelar oleh Masyarakat Tranparansi Aceh (MaTA), Selasa (22/5/2012).

Situasi setelah konflik masih sangat berpengaruh dalam politik Aceh saat ini, termasuk dalam hajatan Pilkada 2012. Suasana yang mencekam dan belum lepasnya isu-isu perdamaian dan rekonsiliasi dalam arena politik merupakan salah wujud dari situasi seusai konflik. Itu pula yang agak membedakan antara kondisi politik lokal Aceh dan daerah lain di Indonesia.

"Jadi, menilai prospek demokrasi di Aceh saat ini mungkin kurang fair jika tak melihat dulu sampai pilkada yang ketiga atau keempat, atau setelah tahun 2017 nanti. Jika tak ada lagi konflik di Aceh, saya yakin akan stabil tahun 2017. Tapi, kalau tetap mencekam seperti sekarang tetap belum bisa diharapkan," kata Saifuddin.

Pilkada Aceh lalu, menurut dia, masih belum sepenuhnya memenuhi unsur tercapainya demokrasi yang substansial. Pilkada masih sekadar memenuhi unsur demokrasi yang bersifat prosedural.

Hal tersebut tecermin dari masih minimnya pencapaian atas terwujudnya pendidikan politik, pendidikan pemilih, dan budaya politik yang bertumpu pada kepercayaan kepada otoritas penyelenggara. Masalah dasar hukum dan ketidakpercayaan terhadap penyelenggaraan pilkada mewarnai pelaksanaan pilkada di Aceh.

Hak pilih rakyat secara umum sudah terjamin meskipun dalam berbagai kasus banyak ditemukan kesalahan daftar pemilih tetap, ada kecurangan, dan kekerasan. "Namun itu hanya menjadi diskusi di warung kopi saja karena institusi yang ada gagal membuktikannya," kata dia.

Di pihak lain, baik partai politik di Aceh maupun calon independen juga gagal menjalankan fungsi pendidikan politik kepada masyarakat serta regenerasi kader. Hal ini tampak pada minimnya kampanye-kampanye politik yang mendidik dan mengarah pada ajakan positif kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. 

Juru Bicara Kaukus Barat Selatan, Taf Haikal, mengatakan, pada tahap awal, politik di Aceh sebenarnya tak pernah diarahkan untuk menuju demokrasi. Awalnya, politik Aceh hanya diarahkan sekadar dari situasi konflik ke situasi damai.

"Bahkan, keberadaan calon independen dan partai politik lokal sebenarnya dulu muncul pertama kali di Aceh bukan atas pertimbangan penciptaan demokrasi. Semuanya didasari niat kepentingan politik seusai konflik. Oleh karena itu, tak heran calon independen pada pilkada 2012 lalu pun menjadi masalah dan diperdebatkan keberadaannya, meski di Aceh-lah hal itu pertama kali muncul," tuturnya.

Lebih jauh dia mengatakan, saat ini yang terpenting bagi masyarakat sipil di Aceh adalah menjaga agar pemerintahan baru yang dihasilkan dari pilkada ini berjalan sesuai rel. Jika produk pilkada yang ada saat ini gagal mewujudkan situasi yang lebih baik, maka di situlah persoalan baru Aceh akan muncul. 

 

BANDA ACEH – Serombongan massa yang menamakan diri Barisan Pemuda Mahasiswa Independen Gayo Lues (BPMIGAS), Senin (23/4) berunjuk rasa di Kantor Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh di kompleks Gedung Arsip Aceh Lampineung, Banda Aceh. Aksi yang berlangsung sekitar pukul 11.00 WIB itu dikawal aparat polisi.

Sebelum menuju KIP, massa lebih dulu menggelar orasi di Mapolda Aceh. Saat berorasi, massa BPMIGAS menyuarakan sejumlah tuntutan. Antara lain, mendesak KIP segera menyelesaikan kasus pilkada di Galus. Berlarut-larutnya kasus tersebut dinilai telah memberi dampak kamtibmas di wilayah itu terganggu.

“Menunda pengumuman hasil pilkada Gayo Lues dalam waktu yang berlarut-larut bukanlah solusi,” ujar Koordinator Aksi Khairul Muchtar.

Dia sebutkan, dampak dari kisruh pilkada Galus yang menyebabkan kantor KIP setempat dan lima kantor camat dibakar massa, termasuk satu mobil dinas, telah membuat trauma masyarakat setempat.

“Rasa trauma sebagai buah dari aksi kriminal ini sekarang telah merembet ke roda perekonomian masyarakat di Gayo Lues. Bukan tidak mungkin kondisi ini akan semakin memburuk apabila tidak mendapat penanganan serius dari pihak berwajib,” ujar Khairul.

Dia harapkan, KIP dapat mengakhiri konflik pilkada di Galus dengan sesegera mungkin mengeluarkan pengumuman resmi hasil pilkada.

“Semua pihak yang terlibat dalam proses pemenangan calon harus berjiwa besar karena dalam kompetisi menang dan kalah adalah keniscayaan,” ujarnya.

Menurut Khairul, hingga kemarin hasil pilkada di Galus belum ada kejelasan. Pihak KIP yang turun ke Galus juga belum mengumumkan hasil dengar pendapat dengan pihak-pihak terkait di Galus.

Setelah sekitar 15 menit berorasi, massa ditemui anggota KIP Yarwin Adi Dharma SPt. Kepada pengunjuk rasa Yarwin menyebutkan KIP Aceh dan sejumlah lembaga terkait lainnya yang tergabung dalam tim pengumpul informasi kasus Pilkada Gayo Lues Selasa (24/4) hari ini dijawalkan duduk bersama membahas kemungkinan akan diambil kebijakan selanjutnya atas konflik pilkada di Gayo Luwes.

Dia sebutkan, tim yang melakukan pengumpulan data sudah mendapat beberapa petunjuk dan informasi, baik dari dokumentasi foto, saksi, maupun informasi langsung dari kandidat.

“Insya Allah besok (hari ini -red), kami akan duduk, ada KIP dan Panwas dan juga beberapa anggota tim lainnya. Jadi, tolong diberi waktu agar masalah ini dapat diselesaikan secara komprehensif,” kata Yarwin kepada pengunjuk rasa.

Dia sebutkan, tim pengumpul informasi akan memilah setiap bukti dan indikasi pelanggaran yang terjadi sesuai dengan tupoksi masing-masing lembaga yang menanganinya. Baik untuk indikasi adanya praktik money politics, keberpihakan penyelenggara, dan pelanggaran lainnya.

“Semua ini akan dikaji sesuai dengan kewenangan. Jadi, kemungkinan nanti akan ada rekomendasi untuk tahap selanjutnya,” jelasnya.

Dia sebutkan pihaknya juga tidak akan terburu-buru memutuskan masalah pilkada di Galus. Masalah tersebut, katanya, harus sesegera mungkin diselesaikan secara elegan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Setelah mendengar penjelasan tersebut, massa pun membubarkan diri dengan tertib.

Cooling down
Sementara itu, calon bupati Gayo Lues, Irmawan meminta KIP dan Panwas Aceh menghentikan sementara tahapan pilkada di Kabupaten Galus, hingga selesainya pengusutan laporan dugaan pelanggaran yang telah mereka laporkan.

“Kami minta agar tahapan Pilkada Gayo Lues dihentikan sementara. Cooling down dulu, agar suasana menjadi tenang. Karena kalau KIP atau Panwas melanjutkan, kami khawatir Gayo Lues akan bergolak lagi. Ini bukan ancaman, tapi ini realitas yang terjadi di lapangan,” kata Irmawan kepada Serambi di Banda Aceh, Senin (23/4).

Irmawan yang didampingi sejumlah tim suksesnya, juga menyerahkan dua berkas bukti pelanggaran yang masing-masingnya setebal 16 dan 17 halaman. Dalam dua berkas yang diserahkan itu mencakup bukti foto pelanggaran terjadi dalam pelaksanaan pilkada setempat.

Di antaranya bukti foto meliputi kegiatan rekap suara yang dilakukan di sejumlah rumah keuchik dalam Kecamatan Teragun, antara lain, Keuchik Bukut, Keuchik Blang Kala, dan Keuchik Teragun.

Termasuk surat pernyataan bersama KIP, Panwas, Dandim, Kapolres, dan Ketua DPRK Gayo Lues tentang kesepakatan penghentian sementara tahapan proses perhitungan suara Pilkada Gayo Lues, sampai terbukti seluruh pelanggaran yang dilakukan diusut tuntas. Surat pernyataan bersama itu ditandatangani 10 April 2012.

“Kesepkatan menghentikan sementara tahapan pilkada ini lahir tanpa ada kandidat. Murni permintaan masyarakat karena mereka melihat ada kecurangan cukup banyak dalam pilkada, tapi tak diusut,” katanya.

Secara pribadi Irmawan menyatakan, pihaknya tidak masalah kalau kalah dalam Pilkada 9 April 2012 dengan cara jujur dan adil. “Tetapi kekalahan karena dizalimi saya tidak menerima,” tegas anggota DPRA dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.