Tampilkan postingan dengan label Pendidikan. Tampilkan semua postingan
Berikut adalah delegasi yang lolos 16 besar Lomba debat Politics and Governance Days (PolGovDays) yang akan di selenggarakan di Universitas Gadjah Mada Yogjakarta tanggal 28 Nov s/d 2 Desember 2012 dan debat ini di ikuti seluruh jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan di seluruh Indonesia:
Dengan hormat kami sampaikan tawaran The 2012 SEAMEO- Jasper Research Award Competition dengan tema Lifelong Learning in Southeast Asian. Adapun pemberian penghargaan ini dimaksudkan untuk mendorong perkembangan dan kemajuan pendidikan sepanjang hayat (Lifelong Learning) bagi kelompok-kelompok marginal di wilayah Asia Tenggara.
[HIMIPOL UNIMAL 16 Besar] Pengumuman Essai Lomba Debat PolGovDays UGM 2012
Berikut adalah delegasi yang lolos 16 besar Lomba debat Politics and Governance Days (PolGovDays) yang akan di selenggarakan di Universitas Gadjah Mada Yogjakarta tanggal 28 Nov s/d 2 Desember 2012 dan debat ini di ikuti seluruh jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan di seluruh Indonesia:NO | UNIVERSITAS | JUDUL ESSAI |
1 | Universitas Indonesia | Kapabilitas Indonesia dalam Pengelolaan Migas: weak state? |
2 | Universitas Gadjah Mada | Demokrasi Separoh Jalan : Maaf, Indonesia Masih Negara Lemah |
3 | Universitas Jenderal Soedirman | Indonesia, Macan Ompong dari Asia |
4 | UIN Syarif Hidayatullah | Cegah Mahasiswa dari Ancaman Radikalisme dan Pragmatisme |
5 | Universitas Wiralodra | Indonesia yang Lemah Akan Perlindungan, Akhirnya TKW Indramayu pun Terabaikan |
6 | Universitas Syiah Kuala | Indonesia dan Human Security |
7 | Universitas Hasanuddin | Indonesia: Negeri Raksasa? |
8 | Universitas Padjajaran | Apakah Indonesia termasuk Strong State atau Weak State? |
9 | Universitas Malikussaleh | Indonesiaku, Indonesia yang Kuat! |
10 | Universitas Andalas | Perubahan Paradigma Pembangunan |
11 | Universitas Airlangga | Negara Indonesia Belum Pernah Berjaya |
12 | Universitas Warmadewa | Indonesia is the Strong State or Weak State? |
13 | Universitas Brawijaya | Kekuatan Indonesia dalam Menghadapi Globalisasi |
14 | Universitas Bale Bandung | Peran Penting Mahasiswa Dalam Pemberdayaan Masyarakat |
15 | IISIP Jakarta | Indonesia: Strong State or Weak State? |
16 | Universitas Brawijaya | Negara Gagal: Lambannya Penanggulangan Konflik di Indonesia |
Waiting List: | ||
1 | Universitas Airlangga (FIB) | Lemahnya Upaya Peningkatan Kapasitas(capacity bulding)Kelembagaan dan Kebijakan Pemerintah dalam Program PengelolaanPulau-pulau Kecil Terluar (PPKT) di Indonesia |
2 | Universitas Brawijaya (FEB) | Politic and Economic Colonization as Intangible Harm Action in Papua : Bentuk Pelemahan Pemerintahan di Era Reformasi |
3 | Universitas Hasanuddin | Curhat Intelektual |
Editor: Safrizal
Sumber: http://polgov.16mb.com
Pendidikan Terlalu Mendewakan Angka
Kebijakan operas
ional pendidikan saat ini terlalu mendewakan angka atau memakai solusi kuantitatif untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Akibatnya, telah terjadi dehumanisasi dan sekolah-sekolah hanya membentuk robot.
Hal itu mengemuka dalam sebuah diskusi mengenai konstitusi dan negara kesejahteraan oleh Lingkar Muda Indonesia, hari ini di Jakarta. "Tuhan kita sekarang angka sehingga perhatiannya terpusat ke kuantitatif. Semua capaian dilihat dari angka. Semua jadi hanya mengejar angka. Anak-anak menjadi instrumentatif. Ini budaya kuantifikasi," kata praktisi ilmu sosial dan komunikasi, Jalaluddin Rakhmat.
ional pendidikan saat ini terlalu mendewakan angka atau memakai solusi kuantitatif untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Akibatnya, telah terjadi dehumanisasi dan sekolah-sekolah hanya membentuk robot.Hal itu mengemuka dalam sebuah diskusi mengenai konstitusi dan negara kesejahteraan oleh Lingkar Muda Indonesia, hari ini di Jakarta. "Tuhan kita sekarang angka sehingga perhatiannya terpusat ke kuantitatif. Semua capaian dilihat dari angka. Semua jadi hanya mengejar angka. Anak-anak menjadi instrumentatif. Ini budaya kuantifikasi," kata praktisi ilmu sosial dan komunikasi, Jalaluddin Rakhmat.
Fenomena mendewakan angka ini mulai terlihat dari kebijakan pemerintah antara lain dalam penetapan akreditasi sekolah dan perolehan nilai atau prestasi siswa. Karena budaya kuantifikasi itu, lalu muncul suasana kompetitif dan justru membentuk individu yang akan berusaha memperoleh nilai baik dengan cara apa pun.
Kondisi ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di Amerika Serikat. Bahkan, sistem pendidikan yang mengutamakan angka atau kuantitatif mulai menuai kritik dan protes masyarakat AS. "Semua diukur dengan angka dan bukan lagi pendidikan yang memerdekakan," kata Jalaluddin.
Ujian nasional merupakan salah satu contoh budaya kuantifikasi. Ini terlihat dari kebijakan penyelenggaraan ujian nasional (UN). Kemampuan siswa hanya dinilai dari angka perolehan hasil UN dan nilai rapor serta tidak dilihat secara keseluruhan. Siswa dengan nilai UN yang lebih tinggi lantas memiliki peluang lebih besar untuk diterima di sekolah yang dinilai bermutu.
"Tidak adil menilai kualitas sekolah semata-mata dari nilai rata-rata UN lulusannya karena inputnya berbeda-beda di setiap sekolah. Kualitas pendidikan yang berbeda tidak bisa diuji dengan ujian nasional," kata Elin Driana, pemerhati pendidikan dari Education Forum.
Karena terlalu fokus pada angka, Elin menilai siswa Indonesia tidak siap menghadapi tantangan dunia saat ini dan masa depan. Ini terlihat dari hasil The Programme for International Student Assessment (PISA) yang diselenggarakan Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) yang menunjukkan kemampuan siswa Indonesia di bidang matematika, membaca, dan sains yang rendah yakni di urutan ke-54 (kemampuan membaca) dan urutan ke-59 (sains dan matematika) dari 65 negara yang dinilai.
PISA merupakan penilaian terhadap anak-anak berusia 15 tahun dalam mengaplikasikan pengetahuan dan kemampuan di bidang matematika, membaca, dan sains untuk menyelesaikan persoalan sehari-hari dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan abad ke-21.
"Pembelajaran di sekolah hanya fokus pada kemampuan berpikir rutin, bukan melatih kemampuan siswa menyelesaikan masalah sehingga siswa tidak kreatif," kata Elin.
Untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan, pemerhati pendidikan Soedijarto menilai tidak perlu mengubah kurikulum terlebih dahulu. Ia justru menilai ada yang salah di ruang kelas. Arah pendidikan nasional yang diterjemahkan ke dalam kurikulum secara konsep sudah bagus. Hanya saja tidak dipraktikkan.
"Seharusnya anak-anak belajar menyelesaikan persoalan. Ruang kelas jarang mengajarkan cara hidup bersama dalam keberagaman. Yang salah itu ruang kelas kita, bukan kurikulumnya," kata Soedijarto.
Untuk memerdekakan pendidikan, Jalaluddin menyarankan agar memasukkan pendidikan karakter dalam kurikulum. Karakter yang dibutuhkan siswa sebagai bekal menghadapi berbagai tantangan di masa depan adalah empati, kerja sama, keterbukaan dan pikiran kritis, serta semangat penemuan yang tiada henti.(dat06/kompas/waspada)
Kondisi ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di Amerika Serikat. Bahkan, sistem pendidikan yang mengutamakan angka atau kuantitatif mulai menuai kritik dan protes masyarakat AS. "Semua diukur dengan angka dan bukan lagi pendidikan yang memerdekakan," kata Jalaluddin.
Ujian nasional merupakan salah satu contoh budaya kuantifikasi. Ini terlihat dari kebijakan penyelenggaraan ujian nasional (UN). Kemampuan siswa hanya dinilai dari angka perolehan hasil UN dan nilai rapor serta tidak dilihat secara keseluruhan. Siswa dengan nilai UN yang lebih tinggi lantas memiliki peluang lebih besar untuk diterima di sekolah yang dinilai bermutu.
"Tidak adil menilai kualitas sekolah semata-mata dari nilai rata-rata UN lulusannya karena inputnya berbeda-beda di setiap sekolah. Kualitas pendidikan yang berbeda tidak bisa diuji dengan ujian nasional," kata Elin Driana, pemerhati pendidikan dari Education Forum.
Karena terlalu fokus pada angka, Elin menilai siswa Indonesia tidak siap menghadapi tantangan dunia saat ini dan masa depan. Ini terlihat dari hasil The Programme for International Student Assessment (PISA) yang diselenggarakan Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) yang menunjukkan kemampuan siswa Indonesia di bidang matematika, membaca, dan sains yang rendah yakni di urutan ke-54 (kemampuan membaca) dan urutan ke-59 (sains dan matematika) dari 65 negara yang dinilai.
PISA merupakan penilaian terhadap anak-anak berusia 15 tahun dalam mengaplikasikan pengetahuan dan kemampuan di bidang matematika, membaca, dan sains untuk menyelesaikan persoalan sehari-hari dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan abad ke-21.
"Pembelajaran di sekolah hanya fokus pada kemampuan berpikir rutin, bukan melatih kemampuan siswa menyelesaikan masalah sehingga siswa tidak kreatif," kata Elin.
Untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan, pemerhati pendidikan Soedijarto menilai tidak perlu mengubah kurikulum terlebih dahulu. Ia justru menilai ada yang salah di ruang kelas. Arah pendidikan nasional yang diterjemahkan ke dalam kurikulum secara konsep sudah bagus. Hanya saja tidak dipraktikkan.
"Seharusnya anak-anak belajar menyelesaikan persoalan. Ruang kelas jarang mengajarkan cara hidup bersama dalam keberagaman. Yang salah itu ruang kelas kita, bukan kurikulumnya," kata Soedijarto.
Untuk memerdekakan pendidikan, Jalaluddin menyarankan agar memasukkan pendidikan karakter dalam kurikulum. Karakter yang dibutuhkan siswa sebagai bekal menghadapi berbagai tantangan di masa depan adalah empati, kerja sama, keterbukaan dan pikiran kritis, serta semangat penemuan yang tiada henti.(dat06/kompas/waspada)
Tawaran The 2012 SEAMEO- Jasper Research Award Competition
Informasi persyaratan untuk mengikuti tawaran yang dimaksud dan informasi lebih lanjut mengenai tawaran tersebut dapat diperoleh melalui laman http://www.seameo.org/go/JasperResearchAward/.
Calon yang berminat diharapkan dapat menyampaikan aplikasi sebelum tanggal 30 Oktober 2012 kepada:
Bagian Kerjasama Luar Negeri, Biro PKLN
Gedung C Lantai 6
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan
Jakarta 10270
Telp: 021-5711144 ext 2602
Fax. 021-5746395
Atas perhatian dan kerjasamanya , kami ucapkan terima kasih.
Sumber: http://www.dikti.go.id/
Indonesia Jadi Tuan Rumah Forum Bahasa Asia-Eropa
kepercayaan menjadi tuan rumah digelarnya Forum Keberagaman Bahasa Asia-Eropa. Kegiatan itu akan digelar oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) pada 4-5 September di Hotel Borobudur, Jakarta.
Sebagaimana dikabarkan media online kompas.com bahwa Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud, Mahsum mengatakan, forum ini bukan merupakan wadah untuk menyamakan bahasa di antara negara peserta, melainkan sebagai ajang diskusi dan berbagi pengalaman mengenai permasalahan bahasa di masing-masing negara diikuti dengan langkah solutifnya.
“Akan ada pertukaran pengalaman mengatasi masalah perbahasaan. Karena ketika sebuah bahasa hilang, maka cara berpikir dan budaya juga hilang,” kata Mahsum, di gedung Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud, Jakarta, Jumat (30/8/2012).
Di luar itu, forum ini juga merupakan wadah untuk pelestarian Bahasa di Indonesia maupun peningkatan peran bahasa dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang kerjasama internasional. “Ini juga bagian dalam meningkatkan mutu kerjasama dan kemitraan antar negara,” tegasnya.
Negara peserta yang akan mengikuti forum ini merupakan negara yang tergabung dalam Asia-Europe Meeting (ASEM). Dibentuk pada Maret 1986 di Bangkok, Anggota ASEM berjumlah 48 negara yang terdiri dari 16 negara Asia, dan 27 negara negara anggota Eropa dan Komisi Eropa.
Ke-16 negara di Asia itu terdiri atas 10 negara ASEAN dan sisanya adalah negara Asia lain yang disebut NESA (North and South Asia) yakni Jepang, Korea Selatan, China, India, Pakistan, dan Mongolia, Sekretariat ASEAN, Rusia, Australia, dan Selandia baru. Pembentukan ASEM dilatarbelakangi situasi politik, ekonomi, serta sosial dan budaya.
Ada empat topik utama yang akan dibahas dalam Forum Keberagaman Bahasa ASEM. Yaitu kebijakan keberagaman bahasa di Asia dan Eropa serta permasalahannya, pertukaran contoh ideal dalam memelihara dan mempromosikan keberagaman bahasa dan budaya di Asia dan Eropa, strategi dalam melindungi dan mempromosikan keberagaman bahasa terkait dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan di Asia dan Eropa, serta terakhir adalah peran media dan teknologi informasi komunikasu damalm memelihara dan mempromosikan keberagaman bahasa di Asia dan Eropa.
Editor: Safrizal
Sumber: Kompas
Daerah Merespon Wajib Belajar 12 Tahun
 |
| Fennie Y Siswa kelas I SDN 17 Tuatunu, Pangkalpinang, berjalan kaki pulang dari sekolah [Bangka Pos]. |
Rencana pemerintah menggulirkan wajib belajar 12 tahun yang dirintis lewat program pendidikan menengah universal pada 2013 disambut beragam oleh daerah. Sejumlah daerah ada yang mulai menggulirkan program serupa, sebagian lainnya belum mendapat sinyal adanya tambahan dana pendamping untuk pendidikan menengah dari pemerintah kota/kabupaten.
Di DKI Jakarta, pendidikan menengah di jenjang SMA/SMK negeri mulai digratiskan pada tahun ajaran 2012/2013. Sekolah-sekolah milik pemerintah, termasuk sekolah rintisan bertaraf internasional (RSBI) ada yang tidak memungut iuran bulanan dari siswa.
"Program Pemerintah Provinsi DKI yang menggratiskan pendidikan di SMK/SMA membuat masyarakat tidak ragu mendaftar. Di sekolah kami, pendaftaran tahun ini cukup satu gelombang saja, padahal biasanya dua gelombang," kata Kepala SMKN 18 Jakarta, Idawati, Kamis (30/8/2012).
Menurut Idawati, untuk program pendidikan menengah gratis ini, Pemprov DKI Jakarta memberi bantuan operasional senilai Rp 400.000 per siswa per bulan. Adapun dana rintisan bantuan operasional sekolah (BOS) dari pemerintah pusat besarnya Rp 10.000 per siswa per bulan.
"Sebagai sekolah reguler, bantuan dari Pemprov DKI cukup membantu. Sekolah kami bisa menggratiskan biaya iuran sekolah Rp 110.000 per bulan dan sumbangan pendikan awal tahun senilai Rp 1,5 juta. Bagi sekolah kami yang sekitar 85 persen siswanya dikategorikan tidak mampu, kebijakan Pemprov DKI melegakan," tutur Idawati.
Kepala SMAN 12 Bandung Hartono mengatakan, sampai saat ini belum ada dukungan dari Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat, untuk menambah biaya operasioanal di SMA. Bantuan operasional baru datang dari pemerintah pusat senilai Rp 10.000 per siswa.
Menurut Hartono, jika pemerintah pusat pada tahun depan mengalokasikan BOS pendidikan menengah senilai Rp 1 juta, dana tersebut dinilai belum cukup untuk membantu sekolah menggratiskan biaya pendidikan. "Kalau untuk membuat biaya tidak naik atau sedikit berkurang, sekolah masih bisa melaksanakan," kata Hartono.
Sutarman, Kepala SMKN 2 Metro Lampung, mengatakan alokasi BOS pendidikan menengah senilai Rp 1 juta/siswa/tahun belum bisa membuat sekolah menggambil langkah untuk menggratiskan biaya sekolah. Iuran bulanan di sekolah ini sebesar Rp 120.000 dan sumbangan siswa baru Rp 1,5 juta.
"Sekolah ingin terus meningkatkan layanan dan mutu pendidikan. Jika mengandalkan dana pemerintah, kemajuan jadi lamban. Karena itu, sekolah tetap berupaya bekerjasama dengan ornag tua supaya mau mendukung dalam pembiayan sekolah. Bisa saja, nanti jumlahnya diutunkan dari yang sudah-sudah," kata Sutarman.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengatakan alokasi BOS pendidikan menengah memang masih menanggung sekitar 70 persen biaya operasional setiap siswa. Untuk itu, program ini harus juga mendapat dukungan dari pemerintah daerah.
"Pemerintah daerah yang memang sudah memiliki program wajib belajar 12 tahun di daerahnya, harus tetap mempertahankan programnya. Tambahan dana dari pemerintah pusat justru membuat pendidikan menengah di sana semakin terjangkau. Sebaliknya, pemerintah daerah yang belum, mesti juga bisa memberi tambahan," kata Nuh.
Sumber: kompas.com
PTS Terima 200 Bidik Misi
 |
| [Prof Nawawiy Loebis] |
Koordinator Kopertis Wilayah I Sumut-Aceh Prof Nawawiy Loebis mengatakan 200 mahasiswa dari 24 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di lingkungan Kopertis Wilayah I menerima beasiswa pendidikan untuk mahasiswa miskin (bidik misi).
“Kuota pemberian beasiswa bidik misi itu ditentukan dengan populasi masyarakat miskin yang ada di setiap daerah untuk mendapatkan kesempatan pendidikan tinggi sekaligus untuk menepis anggapan pendidikan itu hanya untuk orang kaya semata,” katanya di Medan pada hari Rabu (29/8) sebagaimana di kabarkan harianterbit.com.
Seperti di lansir Antara, ia mengakui bahwa kuota yang ditetapkan Kemdikbud tersebut terhitung sangat kecil, baik dari jumlah PTS yang ada di Sumut dan Aceh maupun mahasiswa, karena pemerintah lebih memfokuskan kepada program-program studi percepatan pembangunan.
Sesuai arahan Mendikbud, lanjut dia, selain harus dipilih program studi strategis, mulai dari teknik, sains dan pertanian atau agrobisnis, serta akuntansi yang kelihatannya mahasiswanya makin berkurang, juga PTS tersebut harus memiliki akreditasi yang baik.
Tingkat kemiskinan di daerah tertentu katanya juga menjadi pertimbangan, agar yang tidak berkemampuan ekonomi tidak memikirkan jauh-jauh perguruan tingginya. “Jadi kita lihat tingkat kemiskinan di lokasi itu dengan menyelaraskan antara tingkat kemiskinan dan ketersediaan program studi di daerah tersebut untuk menentukan kuotanya,” katanya.
Jika dilihat dari jumlah PTS yang ada di Sumut dan Aceh hingga mencapai 300-an dengan jumlah mahasiswa hingga mencapai jutaan orang, menurut dia kuota yang diberikan itu sangat minim sekali. Karena itu dia berharap akan ada penambahan lagi dari Kemdikbud.
Sumber: harianterbit.com
123.354 Anak Yatim Belum Terima Beasiswa Pemprov Aceh
Pemerintah Provinsi Aceh dibawah pimpinan Gubernur dr Zaini Abdullah dan Wagub Muzakir Manaf, hingga kini belum juga menyalurkan bantuan beasiswa kepada 123.354 anak yatim, korban konflik dan anak kurang mampu untuk melanjutkan pendidikannya. Sebagaimana dikabarkan media online www.analisadaily.com bahwa hal ini mulai dikeluhkan para anak yatim karena kebutuhan mulai banyak untuk biaya sekolah dan kebutuhan lain yang mengharuskan mereka berhutang terutama saat datangnya lebaran.
Dimasa pemerintahan Aceh dipimpin Gubernur Irwandi Yusuf dan Wagub Muhammad Nazar, beasiswa yatim tersebut biasanya sudah cair dan disalurkan pada Juni dan Juli. "Ini sudah menjelang akhir Agustus, kenapa beasiswa untuk anak yatim yang dijanjikan belum disalurkan pemerintah Aceh, dimana sebenarnya kendalanya," ujar Ramlah, ibu dari seorang anak yatim dari Desa Kp. Pisang Kecamatan Sakti, Pidie, Selasa (21/8).
Padahal, saya dan anak saya yang saat ini bersekolah di SMP, dalam seminggu dua kali datang ke bank untuk menanyakan apakah dana beasiswa anak saya itu sudah masuk. Karena belum masuk juga, maka petugas bank jawabnya belum ada," kata Ramlah. Hal yang sama juga disampaikan warga Kecamatan Tangse, yang mengeluhkan anaknya belum menerima bantuan beasiswa sebesar Rp1,8 juta pertahun/orang.
Menurutnya, saat awal tahun pelajaran baru 2012/2013 kemarin, begitu banyak kebutuhan anaknya untuk masuk SMP setelah lulus SD. Begitu juga untuk kebutuhan pergi sekolah sehari-hari. Namun, untuk memenuhi kebutuhan itu, dirinya terpaksa berhutang dulu pada orang lain, sambil berharap segera keluar bantuan beasiswa dari pemerintah Aceh.
"Karenanya pemerintah Aceh dibawah pimpinan Zaini Abdullah-Muzakir Manaf, segera mempercepat penyaluran beasiswa kepada 123 ribu lebih anak yatim korban konflik dan kurang mampu," kata Rosmaini, warga Tangse.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Drs Bakhtiar Ishak, juga membenarkan, jika beasiswa anak yatim sebesar Rp1,8 juta per tahun untuk 123.354 penerima, sampai pertengahan Agustus lalu belum juga cair. Padahal semestinya, dana bantuan pendidikan tersebut sudah bisa dimanfaatkan menjelang tahun ajaran baru, Juli 2012. Menurutnya, hal ini untuk penuyalurannya masih terkendala dengan Permendagri baru yaitu Permendagri No. 37 tahun 2012 yang mewajibkan penerima dana hibah dari APBD harus membuat kesepakatan dan proposal penggunaan dana. "Kita agak sedikit khawatir tentunya, karena kalau pemberian bantuan dana hibah kepada anak yatim itu harus diwajibkan membuat proposal, maka program penyaluran beasiswa bisa-bisa tidak tersalurkan seluruhnya," ungkap Bakhtiar.
Dimasa pemerintahan Aceh dipimpin Gubernur Irwandi Yusuf dan Wagub Muhammad Nazar, beasiswa yatim tersebut biasanya sudah cair dan disalurkan pada Juni dan Juli. "Ini sudah menjelang akhir Agustus, kenapa beasiswa untuk anak yatim yang dijanjikan belum disalurkan pemerintah Aceh, dimana sebenarnya kendalanya," ujar Ramlah, ibu dari seorang anak yatim dari Desa Kp. Pisang Kecamatan Sakti, Pidie, Selasa (21/8).
Padahal, saya dan anak saya yang saat ini bersekolah di SMP, dalam seminggu dua kali datang ke bank untuk menanyakan apakah dana beasiswa anak saya itu sudah masuk. Karena belum masuk juga, maka petugas bank jawabnya belum ada," kata Ramlah. Hal yang sama juga disampaikan warga Kecamatan Tangse, yang mengeluhkan anaknya belum menerima bantuan beasiswa sebesar Rp1,8 juta pertahun/orang.
Menurutnya, saat awal tahun pelajaran baru 2012/2013 kemarin, begitu banyak kebutuhan anaknya untuk masuk SMP setelah lulus SD. Begitu juga untuk kebutuhan pergi sekolah sehari-hari. Namun, untuk memenuhi kebutuhan itu, dirinya terpaksa berhutang dulu pada orang lain, sambil berharap segera keluar bantuan beasiswa dari pemerintah Aceh.
"Karenanya pemerintah Aceh dibawah pimpinan Zaini Abdullah-Muzakir Manaf, segera mempercepat penyaluran beasiswa kepada 123 ribu lebih anak yatim korban konflik dan kurang mampu," kata Rosmaini, warga Tangse.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Drs Bakhtiar Ishak, juga membenarkan, jika beasiswa anak yatim sebesar Rp1,8 juta per tahun untuk 123.354 penerima, sampai pertengahan Agustus lalu belum juga cair. Padahal semestinya, dana bantuan pendidikan tersebut sudah bisa dimanfaatkan menjelang tahun ajaran baru, Juli 2012. Menurutnya, hal ini untuk penuyalurannya masih terkendala dengan Permendagri baru yaitu Permendagri No. 37 tahun 2012 yang mewajibkan penerima dana hibah dari APBD harus membuat kesepakatan dan proposal penggunaan dana. "Kita agak sedikit khawatir tentunya, karena kalau pemberian bantuan dana hibah kepada anak yatim itu harus diwajibkan membuat proposal, maka program penyaluran beasiswa bisa-bisa tidak tersalurkan seluruhnya," ungkap Bakhtiar.
Editor: Safrizal
Sumber: analisadaily.com
