 |
| Foto Ist |
Sejumlah aktivis di Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe meminta kepada Pemerintah Aceh maupun Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk segera mengesahkan Rakan Qanun KKR yang pernah di usulkan tahun lalu. "Beberapa bulan terakhir, DPRA punya usulan inisiatif untuk pembahasan qanun KKR di Aceh. Jadi kita minta, Pemerintahan Zikir untuk mendorong terus bagaimana kondisi KKR yang pernah dijanjikan oleh mereka. Apakah dengan perdamaian ini korban HAM malah di sampingkan? Sehingga masalah Hak korban belum ada yang terpenuhi,'' Ujar Murthala, Ketua Komunitas Pelanggaran HAM Aceh Utara (K2HAU), Selasa (10/7).
Lanjutnya, sementara untuk peristiwa yang pernah terjadi di Aceh, itu akan jadikan sebagai monumen bersejarah untuk di peringatkan agar tidak terjadi lagi di Aceh. "kami berharap agar pemerintahan aceh yang baru agar segera memprioritaskan program-program di masa kampanye, terutama untuk korban pelanggaran HAM di Aceh. Kami juga meminta kepada Pemerintah Aceh untuk segera disahkan qanun KKR. Sampai sekarang kami masih menunggu janji itu,'' Imbuh Murthala.
Kemudian tambahnya lagi, untuk perdamaian yang abadi dan penuh keadilan, adalah keadilan untuk korban pelanggaran HAM di Aceh Utara khususnya. Disamping itu pula, ada posisi politik yang memang harus di tegakkan di Aceh, dimana saat ini masih banyak kekurangan yang dilakukan oleh Pemerintahan dimasa Irwandi, salah satunya masalah korban HAM yang tidak selesai. Untuk itu, pada Pemerintahan Zikir ini, Masyarakat Aceh meminta untuk memberantas semua kasus-kasus kekerasan maupun pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Aceh.
Hal serupa juga dikatakan oleh Zulfikar, selaku Direktur LBH Banda Pos Lhokseumawe. Bahwa pihaknya siap mendorong untuk segera disahkan qanun-qanun tersebut. "kita menjadi inisiator untuk mendorong proses pengesahan raqan qanun KKR, dan sedang dibahas di Banmos serta sudah diusulkan oleh Legislatif. Untuk itu, kita minta agar KKR segera disahkan demi korban HAM di Aceh,'' Singkat Zulfikar saat ditemui The Globe Journal.
Lanjutnya, sementara untuk peristiwa yang pernah terjadi di Aceh, itu akan jadikan sebagai monumen bersejarah untuk di peringatkan agar tidak terjadi lagi di Aceh. "kami berharap agar pemerintahan aceh yang baru agar segera memprioritaskan program-program di masa kampanye, terutama untuk korban pelanggaran HAM di Aceh. Kami juga meminta kepada Pemerintah Aceh untuk segera disahkan qanun KKR. Sampai sekarang kami masih menunggu janji itu,'' Imbuh Murthala.
Kemudian tambahnya lagi, untuk perdamaian yang abadi dan penuh keadilan, adalah keadilan untuk korban pelanggaran HAM di Aceh Utara khususnya. Disamping itu pula, ada posisi politik yang memang harus di tegakkan di Aceh, dimana saat ini masih banyak kekurangan yang dilakukan oleh Pemerintahan dimasa Irwandi, salah satunya masalah korban HAM yang tidak selesai. Untuk itu, pada Pemerintahan Zikir ini, Masyarakat Aceh meminta untuk memberantas semua kasus-kasus kekerasan maupun pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Aceh.
Hal serupa juga dikatakan oleh Zulfikar, selaku Direktur LBH Banda Pos Lhokseumawe. Bahwa pihaknya siap mendorong untuk segera disahkan qanun-qanun tersebut. "kita menjadi inisiator untuk mendorong proses pengesahan raqan qanun KKR, dan sedang dibahas di Banmos serta sudah diusulkan oleh Legislatif. Untuk itu, kita minta agar KKR segera disahkan demi korban HAM di Aceh,'' Singkat Zulfikar saat ditemui The Globe Journal.
Sumber: www.theglobejournal.com
Tidak ada komentar: