 |
| Pertemuan dr. Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf dengan Presiden RI [foto by acehimage] |
Dalam politik musuh jadi kawan dan kawan jadi lawan, memang hal tersebut sudah lumrah dan sering dijumpai dalam setiap praktek politik. Namun yang perlu dilihat dan yang dapat diambil contoh hanya dari sisi positifnya dari pada sisi negatifnya.
Bagaimana tidak, seorang petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dr. Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf (Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh sekarang) yang dulunya di klaim sebagai pemberontak oleh Pemerintah Indonesia (RI) sejak tahun 1976 sampai tahun 2005, karna tujuan GAM memperjuangkan keadilan serta mendirikan negara baru atau memisahkan diri dari bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang memang dianggap melanggar Undang-Undang Dasar 1945, namun tepat 15 Agustus 2005 antara GAM dan RI damai dengan ditandatanginya Memorandum of Understanding (MoU) di Helsinki, Finlandia.
Oleh karena itu GAM mentransformasikan diri dari pergerakan persenjataan ke pergerakan politik melalui Partai Lokal (parlok), sehingga GAM mencapai puncak kekuasaan di Aceh melalui parlok tersebut ke dalam lembaga negara seperti di legislatif dan di eksekutif.
Sebagaimana di kabarkan media oline bahwa dr. Zaini Abdullah yang didampingi Wakil Gubernur Muzakkir Manaf melakukan kunjungan pertamanya untuk bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada Senin (23/7) sore.
Dalam kunjungan tersebut Presiden meminta Zaini untuk terus berusaha mencari solusi keamanan di Aceh secara damai, tanpa berperang. Presiden yakin apapun permasalahan di Aceh, dalam lima tahun mendatang dapat diselesaikan dengan baik.
Presiden juga mengungkapkan harapannya agar Gubernur dan Wakil Gubernur bekerja sepenuh tenaga untuk membangun dan menyejahterakan rakyat Aceh.
"Tugas kewajiban gubernur dan wakil gubernur memajukan Aceh pertama memajukan baik itu di tingkat kesejahteraan rakyatnya, situasi politik dan keamanannya, hukumnya, perekonomian dan sebagainya. Cek semuanya harus makin adil sejahtera," kata Presiden.
Presiden menambahkan sebagai pemimpin, gubernur harus tangguh dan kuat dalam mengemban amanat rakyat.
"Berbeda sekali dari luar menyatakan harusnya begini harusnya begitu, mengkritik atau menyalahkan, ketika di dalam (pemerintahan) mengetahui kompleksitas permasalahan harus mencari solusi, mengambil risiko dan menjalankannya," kata Presiden.
"Tugas kewajiban gubernur dan wakil gubernur memajukan Aceh pertama memajukan baik itu di tingkat kesejahteraan rakyatnya, situasi politik dan keamanannya, hukumnya, perekonomian dan sebagainya. Cek semuanya harus makin adil sejahtera," kata Presiden.
Presiden menambahkan sebagai pemimpin, gubernur harus tangguh dan kuat dalam mengemban amanat rakyat.
"Berbeda sekali dari luar menyatakan harusnya begini harusnya begitu, mengkritik atau menyalahkan, ketika di dalam (pemerintahan) mengetahui kompleksitas permasalahan harus mencari solusi, mengambil risiko dan menjalankannya," kata Presiden.
Dalam pertemuan sekitar satu jam tersebut Zaini Abdullah melaporkan proses jalannya Pemilukada di Aceh beberapa waktu lalu. Ia mengakui sempat terjadi berbagai insiden selama pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, namun dapat diselesaikan dengan baik.
Dalam pertemuan itu Presiden didampingi beberapa menteri diantaranya Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam.
Itulah ringkasan singkat hasil pertemuan mantan petinggi GAM dengan Presiden Republik Indonesia yang di publikasikan media online.
Editor: Safrizal
Sumber: Analisa dari pemberitaan antaranews dan metrotvnews
Tidak ada komentar: