"Janganlah, nanti dikira saya mendorong (pembentukan partai lokal di Papua, red)," kilah Gamawan Fauzi kepada wartawan di kantornya, kemarin (13/7).
Dia mengatakan masih menunggu saja perkembangan mengenai wacana ini. Pemerintah sendiri, lanjutnya, belum punya sikap apa pun. Sikap pemerintah mengenai Papua, tetap mengacu pada UU yang ada, yakni UU Otsus Papua, yang memang tidak mengatur keberadaan partai lokal.
Seperti diketahui, untuk kasus Aceh, gerakan bersenjata berhenti lantaran sudah ada partai lokal, yang bia menjadi ruang bagi para kombatan GAM untuk menyalurkan aspirasi politiknya, termasuk duduk sebagai kepala daerah.
Nah, di Papua, meski sudah digelontorkan dana otsus, tetap saja gerakan bersenjata jalan terus. Disinyalir, ini lantaran tidak ada partai lokal, yang bisa dijadikan askes masuk ke kursi-kursi kekuasaan di tingkat lokal di Papua.
Gamawan tidak setuju Papua disamakan dengan Aceh. Menurutnya, aspirasi yang berkembang di Papua sangat beragam. "Di Aceh aspirasinya jelas, satu. Di Papua, banyak," cetusnya.
Dia memberi contoh aspirasi pemekaran di Papua. "Saya bertemu dengan sembilan pendeta, setuju pemekaran. Ketemu gubernur, sebaiknya pemekaran. Ketemu dengan sembilan pendeta yang beda lagi, menolak pemekaran. Banyak sekali pemikiran di sana," ulas Gamawan.
"Papua Barat beda dengan Papua. Jadi tak mudah. Aspirasi itu banyak, tak selalu kita mampu menyatukan. Kita dialog terus," imbuhnya lagi. [jpnn]
Editor: Safrizal
Tidak ada komentar: