Studi banding anggota Dewan Perwakilan Rakyat tak berhenti sampai di Cina dan Brasil. Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Khatibul Umam Wiranu mengatakan para anggota Dewan juga akan mengunjungi Jerman dan Jepang. Menurut dia, 16 anggota DPR akan pelesir ke Jerman selama enam hari mulai 23 September mendatang. Panitia Khusus belum membahas waktu kunjungan ke Jepang. »Mungkin setelah reses dibahas lagi,” kata politikus Partai Demokrat ini kepada Tempo, Sabtu 25 Agustus 2012.
Umam mengatakan Jerman menjadi rujukan karena memiliki sistem pemerintahan yang baik. Di sana, para anggota Dewan akan mempelajari sistem pemerintahan daerah, hubungan pemerintah pusat-daerah, serta pengelolaan keuangan di daerah. Mereka juga akan mengunjungi sejumlah daerah percontohan.
Dinihari tadi, 13 anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Desa direncanakan bertolak ke Brasil selama tujuh hari. Kunjungan ini melanjutkan studi banding ke Cina yang digelar 6-12 Juli lalu. Kunjungan yang dipimpin Wakil Ketua Panitia Khusus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Budiman Sudjatmiko ini diperkirakan memakan biaya Rp 1,629 miliar.
Anggota Panitia Khusus, Abdul Gafar Patappe, termasuk dalam rombongan ke Brasil. Tapi ia juga akan masuk rombongan wakil rakyat yang ke Jerman. "Saya ikut studi banding ke Jerman September nanti," ujarnya. Rancangan Undang-Undang Desa dan revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah dibahas paralel di DPR. Meski ada dua Panitia Khusus, anggotanya sama saja.
Sejumlah pihak mengkritik kunjungan bertubi-tubi ala DPR ini. Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center Arif Nur Alam menilai rencana kunjungan ke Brasil, Jerman, dan Jepang memperburuk citra DPR. Kalaupun membutuhkan informasi, anggota DPR bisa menugaskan staf ahli melakukan riset. "Tak ada urgensinya pergi ke sana. Ini hanya akal-akalan DPR menghabiskan anggaran," kata Arif.
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi August Mellaz juga mempertanyakan negara yang dipilih anggota DPR. August menilai Jerman tak cocok dijadikan tempat studi banding soal pemerintahan daerah. "Kita tidak tahu apa pertimbangan mereka. Jerman kan dasarnya menganut federalisme," katanya.
Tapi Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Totok Daryanto mengklaim kunjungan ini bakal bermanfaat untuk pembahasan undang-undang. Ia membantah studi banding keluar negeri menghamburkan duit negara. Pelesiran ke Jerman, misalnya, tak sepenuhnya dibiayai negara. "Pemerintah Jerman menanggung biaya akomodasi kami di sana," katanya.[yahoo.com]
Umam mengatakan Jerman menjadi rujukan karena memiliki sistem pemerintahan yang baik. Di sana, para anggota Dewan akan mempelajari sistem pemerintahan daerah, hubungan pemerintah pusat-daerah, serta pengelolaan keuangan di daerah. Mereka juga akan mengunjungi sejumlah daerah percontohan.
Dinihari tadi, 13 anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Desa direncanakan bertolak ke Brasil selama tujuh hari. Kunjungan ini melanjutkan studi banding ke Cina yang digelar 6-12 Juli lalu. Kunjungan yang dipimpin Wakil Ketua Panitia Khusus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Budiman Sudjatmiko ini diperkirakan memakan biaya Rp 1,629 miliar.
Anggota Panitia Khusus, Abdul Gafar Patappe, termasuk dalam rombongan ke Brasil. Tapi ia juga akan masuk rombongan wakil rakyat yang ke Jerman. "Saya ikut studi banding ke Jerman September nanti," ujarnya. Rancangan Undang-Undang Desa dan revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah dibahas paralel di DPR. Meski ada dua Panitia Khusus, anggotanya sama saja.
Sejumlah pihak mengkritik kunjungan bertubi-tubi ala DPR ini. Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center Arif Nur Alam menilai rencana kunjungan ke Brasil, Jerman, dan Jepang memperburuk citra DPR. Kalaupun membutuhkan informasi, anggota DPR bisa menugaskan staf ahli melakukan riset. "Tak ada urgensinya pergi ke sana. Ini hanya akal-akalan DPR menghabiskan anggaran," kata Arif.
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi August Mellaz juga mempertanyakan negara yang dipilih anggota DPR. August menilai Jerman tak cocok dijadikan tempat studi banding soal pemerintahan daerah. "Kita tidak tahu apa pertimbangan mereka. Jerman kan dasarnya menganut federalisme," katanya.
Tapi Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Daerah Totok Daryanto mengklaim kunjungan ini bakal bermanfaat untuk pembahasan undang-undang. Ia membantah studi banding keluar negeri menghamburkan duit negara. Pelesiran ke Jerman, misalnya, tak sepenuhnya dibiayai negara. "Pemerintah Jerman menanggung biaya akomodasi kami di sana," katanya.[yahoo.com]
Tidak ada komentar: