Kepala Kepolisian Daerah Aceh Irjen Pol Iskandar Hasan berharap, pemerintahan Zaini Abdullah-Muzakir Manaf (Zikir) bisa mengedepankan azas transparansi dalam menjalankan setiap program pembangunan.“Kalau pembangunan transparan, kita harapkan pajak nanggroe (kutipan liar, red) tidak ada lagi. Jadi, pajaknya bisa masuk ke kas negara atau Baitul Mal,” kata Iskandar Hasan, seperti diberitakan Rakyat Aceh (Grup JPNN).
Hal itu, menurut Kapolda Aceh sangat perlu dilakukan guna membangun Aceh yang lebih baik dan dapat mensejahterakan masyarakat Aceh. “Untuk itu, kami para pimpinan daerah mengharapkan semua pihak yang ada di Aceh mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam membangun Aceh,” ujarnya.
Gandeng Wartawan
Kapolda juga berharap kepada kalangan media (wartawan) di Aceh, bisa mendukung pemerintah dalam membangun Aceh yang lebih baik. Seperti halnya harapan kepala Pemerintahan Aceh yang baru. “Alangkah baiknya rekan-rekan media mengedepankan berita-berita yang bersifat membangun,” ujarnya.
Sebagai jembatan penghubung, Kapolda berharap, agar media bisa menginformasikan setiap kegiatan pemerintah serta pemberitaan mengenai harapan masyarakat terhadap pemerintah. Karena dengan begitu, pemerintah bisa mengetahui apa kebutuhan masyarakat, begitu juga sebaliknya, masyarakat mengetahui apa yang dilakukan pemerintah.
Sementara itu, Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem mengatakan, kedepan dirinya merencanakan untuk mengatur pembangunan di Aceh yang terbengkalai dan belum sempurna.
“Banyak daerah-daerah tertinggal di Aceh yang perlu diperhatikan. Pemerintah dan wartawan adalah alat untuk membangun Aceh kedepan, serta memakmurkan Aceh. Jika ada hal-hal yang kurang sesuai maka dapat dikonfirmasikan saja. Untuk itu, mari sama-sama memajukan Aceh,” kata Muzakir Manaf.
Menurut Mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka ini, banyak potensi kekayaan Aceh yang belum digarap dengan baik, seperti sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Untuk itu, dirinya mengajak semua pihak untuk bersama-sama saling bahu-membahu untuk membangun dan memajukan Aceh.
Sementara itu dari kalangan legislatif, Wakil Ketua DPRA Sulaiman Abda mengatakan media adalah alat kontor pembangunan. “Kemana mau dibawa pembangunan Aceh ini adalah tergantung dari pemberitaan media,” ujarnya.
Sulaiman Abda berharap, media dapat mengisi pemberitaan dengan aspek-aspek pembangunan, dimana jalan-jalan yang rusak atau daerah-daerah yang tertinggal daapat diinformasikan melalui media.
“Kedepan kita harus mensejahterakan masyarakat di desa. Kalau masyarakat di desa sejahtera, maka di kabupaten pasti sejahtera. Jika di kabupaten sejahtera, maka di provinsi Aceh pasti akan sejahtera,” kata politisi Partai golkar ini |jnpp.com
Tidak ada komentar: