Organisasi Papua Merdeka (OPM) diharapkan mengikuti langkah perjuangan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang berujung terpeliharanya semangat penyatuan dalam Negara Kesatuan RI melalui agenda perundingan pada 2005.
Perubahan strategi dari cara bersenjata ke mekanisme dialog penting dilakukan OPM demi masa depan Papua yang bermartabat, baik dalam mewujudkan kedamaian tanah Papua, keadilan ekonomi yang meliputi kesejahteraan warga Papua, pemerataan pembangunan, maupun ke arah pengakuan aspirasi politik lokal sebagaimana kini terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam.
"Dengan mengakhiri perjuangan bersenjata menuju dialog, dipastikan kemelut di Papua akan teratasi serta membawa prospek perubahan mendasar sekaligus harapan lebih baik yang menguntungkan masyarakat Papua," jelas Ketua Dewan Direktur Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan, seperti rilis yang diterima, di Jakarta, Jumat (29/6), terkait terkait rencana pengibaran bendera Bintang Kejora di berbagai wilayah Papua dalam peringatan Hari Ulang Tahun OPM yang jatuh pada Minggu, 1 Juli 2012.
Kandidat doktor ilmu kesejahteraan sosial Universitas Indonesia ini mengatakan cara-cara bersenjata kini semakin tidak tepat dilakukan dan sekadar membuat situasi konflik berkepenjangan, selain juga melelahkan bagi warga Papua yang menginginkan rasa damai serta hidup sejahtera. Ia menambahkan, atas kesepakatan perundingan, Papua sebagai wilayah otonomi khusus dapat mengembangkan basis politik berdasarkan daerah, dengan mendirikan partai lokal untuk keperluan Pemilu mendatang.
Menurut Syahganda, meski berbeda dengan fenomena Aceh karena di Papua terdapat lebih seratus suku dan tidak menonjolkan tokoh utamanya, prakarsa dialog sangat diperlukan dengan inisiatif para tokoh Papua yang mampu mengakomodir kepentingan sejumlah elemen suku berikut aspirasi OPM.
Sementara itu, pemerintah pusat diharapkan mengedepankan gagasan dialog agar persoalan di Papua secepatnya berakhir. Karenanya, pihak Jakarta perlu mengupayakan tokoh utama yang kredibel dan dipandang cekatan dalam menjembatani upaya dialog, termasuk menjamin proses ataupun hasil dialog secara benar dan bermartabat.
"Prinsipnya, dialog tidak boleh lepas dari kerangka NKRI dan untuk membangun keadilan Papua," tegas Syahganda.
Ia lantas menyebut nama Jusuf Kalla pantas dipertimbangkan untuk memikul mandat dari pemerintah pusat, lantaran pernah teruji menyukseskan perundingan dengan tokoh-tokoh GAM.
"Sebenarnya, tokoh lain seperti Aburizal Bakrie, Megawati Soekarnoputeri, dan Surya Paloh pun tergolong layak sejauh pemerintah tidak melihatnya dari kacamata politis. Dengan demikian, berbagai tokoh dapat dikedepankan demi keutuhan Papua dalam NKRI," katanya.
Ia juga tak terlalu mempersoalkan, apakah dialog memerlukan kehadiran pemantau internasional atau tidak, sebab hal itu sepenuhnya bergantung pada penilaian antara Jakarta dan para tokoh Papua dalam menempatkan proporsi perundingan.
"Yang terpenting adalah kemauan melakukan dialog. Nah, momentum untuk dialog ini harus dijadikan agenda utama oleh OPM agar buah yang baik itu dapat dirasakan bersama," pinta Syahganda.
Sumber: MI
Tidak ada komentar: